Surabaya, Sahabatkrisana.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi sektor paling strategis dan harus terus menjadi fokus utama kerja pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat pelantikan pejabat eselon II di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (30/1/2026).
Khofifah menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan produksi pangan, khususnya padi dan jagung, agar Jawa Timur tetap kokoh sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional.
“Pastikan kalau sekarang Luas Tambah Tanam (LTT) kita 2,4 juta bisa dijaga,” ujar Khofifah di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Selama ini, Jawa Timur dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Berdasarkan data tahun 2025, produksi padi di Jatim diproyeksikan mencapai 10,53 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), dengan produksi beras sekitar 6,08 juta ton. Angka tersebut meningkat sekitar 13,60 persen dibandingkan tahun 2024.
Sejumlah daerah seperti Lamongan, Ponorogo, dan Tulungagung menjadi penyumbang produksi padi terbesar, sekaligus menunjukkan peran penting petani Jawa Timur dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.
Tidak hanya padi, Khofifah juga mendorong peningkatan produksi jagung pada tahun 2026. Ia menargetkan produksi jagung Jawa Timur dapat mencapai 5,4 juta ton, bahkan membuka peluang ekspor ke pasar internasional.
“Target kita bisa ekspor jagung. Untuk perkebunan, optimalisasi bongkar ratoon diharapkan bisa mendorong swasembada gula. Di sektor perikanan, sesuai arahan Presiden, budidaya ikan juga harus lebih masif, terutama untuk mendukung program MBG,” jelasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat luas panen jagung di Jawa Timur mencapai 755.417 hektare dengan produktivitas rata-rata 6,07 ton per hektare. Selain itu, Jawa Timur memiliki luas baku sawah 1,2 juta hektare, yang menjadi modal besar dalam menjaga stabilitas produksi pangan.
Meski demikian, Khofifah mengingatkan adanya tantangan seperti ketergantungan pada sistem irigasi dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, inovasi teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan tidak hanya berdampak pada angka produksi, tetapi juga menyentuh langsung kesejahteraan petani, stabilitas harga bahan pokok, dan daya beli masyarakat.
Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita, yang menempatkan pembangunan dari desa dan penguatan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Dengan konsistensi kebijakan dan dukungan semua pihak, Jawa Timur diharapkan tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional, tetapi juga mampu berperan di pasar pangan global.
Penulis : Dk
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Grahadi, Surabaya
